Mataram, NTB – Pada tanggal 17 November 2023, Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Mataram. Dalam sambutannya, Miq Gite menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Forsesdasi yang hadir di Provinsi NTB untuk mengikuti acara ini.
Miq Gite mengakui kompleksitas tugas Sekretaris Daerah (Sekda) yang sering kali harus menjaga daerahnya ketika Kepala Daerah berada di luar daerah. Ia menggarisbawahi peran vital Sekda sebagai penjaga dalam daerah, menjelaskan bahwa Forsesdasi diharapkan dapat menjadi mesin penggerak pembangunan di daerah masing-masing.
“Saya berharap bahwa peran Forsesdasi ke depan tetap mampu menjadi penggerak pembangunan di daerah yang sebaik-baiknya,” ujar Miq Gite.
Pada kesempatan tersebut, Miq Gite mengumumkan susunan pengurus Forsesdasi periode 2023-2026. Ketua Umum Forsesdasi terpilih adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Sri Wahyuni, M.PP, dengan Wakil Ketua I Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum.,PhD, Wakil Ketua II Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto, Wakil Ketua III Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, dan Sekretaris Umum, Sekda Provinsi Maluku Ir. Sadali Le, M.Si.
Miq Gite berharap agar pengurus inti dapat melanjutkan kegiatan Forsesdasi dan melengkapi susunan dewan pengurus dengan mengisi direktur-direktur di bawahnya sesuai format yang telah disiapkan.
Ketua Umum DPP Forsesdasi periode 2023-2026, Dra. Sri Wahyuni, M.PP, mengakui bahwa tantangan ke depan bagi seluruh Sekda adalah mempertahankan merit system di lingkungan birokrasi agar tetap terjaga. Ia menekankan bahwa menjaga stabilitas birokrasi merupakan tugas berat, terutama dalam menghadapi kontestasi politik yang intens di masa mendatang.
Rakernas Forsesdasi dihadiri oleh Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah se-Indonesia, Pj Gubernur Papua, Sekda kabupaten/kota se-NTB, Kepala Biro Provinsi kabupaten/kota, dan Pimpinan OPD Pemprov NTB, menciptakan forum yang melibatkan segenap elemen birokrasi untuk merancang langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan di daerah.