Pada tanggal 30 Oktober 2023, Penjabat Gubernur NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, Msi, berkesempatan menghadiri pengarahan yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri. Acara tersebut menjadi tahap awal sebelum para penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia berkumpul di Istana Negara untuk mendengarkan arahan Presiden RI, Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.
Pengarahan ini dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI. Tito Karnavian membagikan pesan penting kepada para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, menggarisbawahi tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan mereka, yaitu pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Tito Karnavian mendorong para Penjabat Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk berperan aktif dalam mengendalikan inflasi, dengan turun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan distributor, dan berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta melaksanakan pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Semua upaya ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah mereka.
Tito Karnavian juga menekankan perlunya koordinasi antara Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota dalam menangani kemiskinan ekstrem. Untuk meningkatkan efektivitas program penanganan kemiskinan, Penjabat Gubernur diinstruksikan untuk berkomunikasi dengan keluarga miskin ekstrem, mengumpulkan data penerima bantuan sosial (bansos) secara terperinci, dan melaporkannya kepada atasan, sehingga program bansos dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
Selain itu, Mendagri mengajukan permintaan untuk memberikan perhatian khusus dalam mengatasi masalah stunting. Perhatian ini harus difokuskan pada ibu hamil dan anak balita dengan memberikan makanan bergizi, seperti konsumsi ikan, yang lebih baik daripada makanan instan atau tidak bergizi.
Pada tingkat daerah, Mendagri juga menekankan pentingnya memfasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal ini mencakup identifikasi dan antisipasi terhadap potensi kerawanan di daerah masing-masing serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Mendagri menyarankan agar daerah menetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, serta mempercepat realisasi target pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pembangunan dan pelayanan yang direncanakan dapat terwujud.
Pengarahan ini menjadi momentum penting bagi para Penjabat Kepala Daerah untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membangun NTB yang lebih baik, menanggulangi masalah kemiskinan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan menjaga netralitas serta integritas dalam pelaksanaan pemilihan. Semoga arahan-arahan ini akan membawa dampak positif bagi NTB dan seluruh Indonesia.