Mataram, NTB – Dalam rangka mengawali pelaksanaan anggaran tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I 2025. Acara ini berlangsung di Aula KPPN Mataram dan dihadiri oleh para pejabat KPPN wilayah kerja Kanwil DJPb NTB serta sejumlah Satuan Kerja (Satker), pada Rabu (22/1/2025).
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si., menerima penghargaan atas kinerja terbaik pada kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Satuan Kerja Dekonsentrasi/Transformasi Pembangunan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian yang dilihat dari aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, S. Si., M.A., M.T., memberikan penghargaan kepada Satker dengan kinerja terbaik dalam delapan kategori, meliputi Satker Pagu Kecil (pagu DIPA di bawah Rp5 miliar), Satker Pagu Sedang (pagu DIPA Rp5-20 miliar), Satker Pagu Besar (pagu DIPA di atas Rp20 miliar), Satker Pembina Terbaik, Satker Badan Layanan Umum (BLU) Terbaik, Satker Dekonsentrasi/Transformasi Pembangunan (DK/TP) Terbaik, Satker Mitra Media Terbaik, dan Satker dengan nilai IKPA sempurna (100).
Beberapa perangkat daerah yang menerima penghargaan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, serta Sekretariat Daerah Provinsi NTB, yang semuanya mendapat penilaian dengan kategori Sangat Baik.
Sekda NTB, yang akrab disapa Miq Gita, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus mengawal pelaksanaan APBN dan APBD demi mendukung pembangunan daerah.
“Belanja pemerintah harus dilakukan secara tepat sasaran agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbaiki tata kelola yang lebih sehat,” ujar Miq Gita, pria kelahiran Puyung, Lombok Tengah.
Sementara itu, Ratih Hapsari menyampaikan bahwa APBN tahun 2025 didesain untuk memastikan stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan global, seperti konflik regional, turut memengaruhi perekonomian nasional, khususnya melalui gangguan rantai pasok dan penurunan investasi.
“Pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta menjaga momentum pembangunan di tengah tekanan global,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan komitmen Kanwil DJPb NTB dalam mendukung tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan menolak segala bentuk gratifikasi.
“Semua layanan di Kanwil DJPb NTB dan KPPN bebas biaya. Jika ada penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi di wise.kemenkeu.go.id,” tutup Ratih.