Kerugian Ekonomi Nelayan Akibat Pagar Laut di Tangerang Diperkirakan Mencapai Rp 9 Miliar dalam 3 bulan

Tangerang, liputanlombok.com – Proyek pagar laut yang dibangun di perairan Kabupaten Tangerang diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi nelayan setempat, dengan total kerugian yang mencapai Rp 9 miliar dalam tiga bulan terakhir. Angka ini didasarkan pada perhitungan bahwa sekitar 1.500 nelayan mengalami penurunan pendapatan harian sebesar Rp 100.000 akibat dampak dari keberadaan pagar tersebut.

Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI, menyatakan bahwa perhitungan ini masih bersifat perkiraan dan bersifat simulatif, mengingat belum ada sensus menyeluruh terhadap nelayan yang terdampak. “Ini adalah angka minimal. Namun, berdasarkan asumsi tersebut, jika para nelayan melaut selama 20 hari dalam sebulan, kerugian yang mereka alami dapat mencapai Rp 9 miliar dalam tiga bulan,” ujar Yeka di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (15/1/2025).

Menurut Yeka, hal yang lebih penting saat ini adalah memastikan bahwa seluruh pihak terkait memahami situasi yang ada, termasuk apakah proyek pagar laut ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) atau bukan.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi, menambahkan bahwa jumlah nelayan yang terdampak lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. “Sekitar 3.888 nelayan mengalami dampak langsung, dengan biaya operasional yang meningkat dua kali lipat setiap hari. Sementara itu, hasil tangkapan mereka justru menurun, yang jelas memperburuk keadaan ekonomi mereka,” kata Fadli.

Sebagai langkah tegas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan tersebut. Suharyanto, Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, mengonfirmasi bahwa penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar tersebut tidak memiliki izin resmi dan merugikan nelayan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan agar masalah ini segera diselesaikan. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan,” ujar Suharyanto.

Masalah pagar laut ini semakin mendesak untuk diselesaikan, mengingat dampaknya yang besar terhadap kehidupan nelayan dan perekonomian di wilayah tersebut.