Mataram, NTB – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, membuka Rapat Koordinasi mengenai tata kelola pertambakan di seluruh wilayah NTB. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada prinsip akuntabilitas.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya mengundang seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan tata kelola yang baik, demi kemajuan bersama,” ujar Sekda dalam sambutannya yang disampaikan di Graha Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur NTB, pada Kamis, 9 Januari 2025.
Sekda Gita menekankan bahwa sektor pertambakan memegang peranan vital dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi sektor ini sangat besar, terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian NTB secara berkelanjutan.
“Mengingat besarnya potensi yang dimiliki sektor pertambakan di NTB, kami memerlukan langkah-langkah strategis dan pengelolaan yang intensif untuk memaksimalkan manfaatnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekda Gita mengingatkan bahwa tata kelola yang buruk, mulai dari pengurusan izin, distribusi sumber daya, hingga pengawasan operasional, dapat membuka peluang bagi praktik-praktik tidak sehat seperti korupsi. Oleh karena itu, transparansi dan integritas dalam pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting.
“Tata kelola yang baik harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk menghindari potensi kerugian yang disebabkan oleh tindakan koruptif,” ujar Sekda.
Di akhir sambutannya, Sekda Gita mengungkapkan apresiasi tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Inspektorat NTB atas kerjasama yang terjalin dengan baik dalam rapat koordinasi ini, yang dinilai sebagai langkah positif untuk masa depan tata kelola pertambakan di NTB.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK RI dan Inspektorat NTB atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan,” tuturnya.
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria, menjelaskan bahwa kehadiran KPK dalam forum ini bertujuan untuk memfasilitasi, melakukan pendataan, serta mendorong implementasi langkah-langkah pencegahan yang efektif.
“Kami hadir untuk mendukung koordinasi, memediasi, serta mendorong pihak berwenang dalam menegakkan aturan yang ada,” pungkas Dian.