Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan di Jakarta Timur pada 8 Agustus 2024 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Provinsi NTB dalam mencapai UHC dengan cakupan sebesar 99,66 persen. Capaian ini melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 98,19 persen, menegaskan komitmen NTB dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya.
Acara penghargaan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, Menko PMK Muhadjir Effendy, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta para gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan program UHC, terutama dalam mengatasi permasalahan tunggakan iuran JKN-KIS dari kalangan masyarakat mampu. Ia menekankan bahwa upaya ini tidak boleh menghambat BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
“Pemerintah daerah harus mendorong setiap penduduk di wilayahnya untuk menjadi peserta aktif dalam program JKN-KIS,” ujar Wapres. Ia juga meminta para pemangku kepentingan memperluas jangkauan kepesertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menyosialisasikan manfaat program tersebut.
Pj Gubernur Hassanudin mengungkapkan bahwa penghargaan ini mencerminkan dedikasi Provinsi NTB dalam memastikan seluruh penduduk memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang preventif, rehabilitatif, dan berkualitas dengan biaya terjangkau.
“Pencapaian ini merupakan bukti nyata bahwa NTB mampu menghadirkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya,” ungkapnya.
Provinsi NTB kini menjadi contoh sukses dalam implementasi UHC di Indonesia, menunjukkan bahwa akses kesehatan universal dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.