Mataram (analisisntb.com) Di Indonesia, telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Poliomyelitis atau penyakit Polio di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain itu, terdapat 32 provinsi dengan 399 kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi Polio, termasuk NTB, meskipun selama ini NTB bebas Polio.
“Kebijakan Pemerintah Pusat dalam memutus rantai penularan Polio di Indonesia adalah dengan melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio (PIN Polio) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah kita, Nusa Tenggara Barat,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB, HL Gita Ariadi, dalam arahannya yang disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, H Fathurrahman, M.Si, saat memimpin pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio dan Media Briefing di Aula Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu (10/7/2024).
Menurut Sekda, PIN Polio adalah gerakan bersama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, dimulai pada hari Selasa, 23 Juli 2024, dengan pemberian vaksin polio tetes (nOPV2) dalam dua putaran/dosis tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Di NTB, sasaran vaksinasi adalah sebanyak 820.487 anak berumur 0 sampai 7 tahun. Pemutusan rantai penularan Polio akan berjalan baik apabila minimal 95% sasaran tervaksinasi. “Dan ini memerlukan kerja keras kita bersama,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. HL Hamzi Fikri, MM.MARS., Sekda NTB berharap agar semua stakeholder dan instansi pendukung lainnya, serta organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, pemuda, dan lainnya bisa mendukung secara aktif untuk kesuksesan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di NTB. “Peran masing-masing agar dapat didiskusikan sehingga kerja bersama dapat terlaksana dengan baik. Dan masing-masing OPD dapat meneruskan kepada OPD masing-masing di tingkat kabupaten/kota. Melaksanakan sosialisasi melalui PPID masing-masing dan berperan aktif dalam penggerakan sasaran ke tempat pelayanan vaksinasi,” katanya.
Menurutnya, beberapa tempat pelaksanaan vaksinasi adalah di Puskesmas, Pustu, Posyandu, satuan pendidikan, atau Pos PIN lainnya di bawah koordinasi Puskesmas. Sasaran yang terkonsentrasi seperti PAUD, TK, atau tingkat SD kelas 1 bisa dioptimalkan, sehingga peran Kanwil Agama dan Dinas Pendidikan dalam kesiapan dan penggerakan sasaran sangat diharapkan. “Mohon dukungan juga dari TNI dan POLRI untuk penggerakan Babinsa dan Babin Kamtibmas di masing-masing desa,” tambahnya.
“Pemberian pemahaman yang baik terhadap pentingnya vaksinasi menjadi tugas bersama, karena masyarakat kita mayoritas Muslim maka mohon pencerahan dari Kanwil Agama dan Majelis Ulama (MUI), begitu juga dari sektor keagamaan lainnya. Peran TP PKK sangat penting dalam penggerakan kader dan masyarakat. Di sini juga hadir dari Rumah Sakit dan profesi kesehatan untuk mendukung kesiapan tenaga kesehatan,” ingatnya pada pertemuan yang juga dihadiri oleh seluruh instansi terkait, termasuk TNI-Polri.
Ia berpesan, yang terpenting adalah ketersediaan vaksin dan terjaganya rantai dingin sampai ke pelayanan agar kualitas vaksin tetap terjaga dengan baik. “Terima kasih juga dengan hadirnya Tim Media maka dapat dipastikan penyampaian informasi yang valid terkait pelaksanaan PIN Polio dapat tersosialisasi di masyarakat dengan baik,” terangnya.