Liputanlombok.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memangkas anggaran perjalanan dinas lebih dari 50 persen, menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp 20 triliun. Kebijakan ini diumumkan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan penghematan ini, kita bisa menyisihkan lebih dari Rp 20 triliun. Jumlah tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki puluhan ribu gedung sekolah,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden juga melarang pelaksanaan kegiatan seremonial yang dinilai tidak esensial. Anggaran untuk perayaan seperti ulang tahun dan peringatan hari-hari tertentu telah dicoret dari alokasi belanja negara.
“Perayaan ulang tahun cukup dilaksanakan secara sederhana di kantor, dengan jumlah peserta yang terbatas. Kalau perlu, sisanya cukup melalui video conference,” tegasnya.
Instruksi Kementerian Keuangan
Arahan Presiden ini sebelumnya telah dituangkan dalam surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 November 2024. Surat bernomor S-1023/MK.02/2024 tersebut menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih untuk memangkas anggaran perjalanan dinas setidaknya 50 persen dari sisa anggaran tahun 2024.
Sri Mulyani menekankan bahwa pemangkasan ini dilakukan tanpa mengorbankan efektivitas pencapaian program. “Penghematan ini dilakukan dengan tetap menjaga pencapaian target program pada masing-masing kementerian dan lembaga,” tulisnya dalam surat tersebut.
Namun, ada beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Pemangkasan tidak berlaku untuk unit yang sangat bergantung pada perjalanan dinas dalam menjalankan tugasnya, seperti penyuluh pertanian, penyuluh agama, serta diplomat di kedutaan besar atau atase. Jika ada kebutuhan mendesak setelah pemangkasan, kementerian atau lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada Kementerian Keuangan.
Fokus pada Efisiensi dan Pendidikan
Langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara, sekaligus memastikan dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.