Liputanlombok.com, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mendukung penerapan prinsip meritokrasi sebagai langkah strategis dalam reformasi birokrasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Percepatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Meritokrasi”. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia ini diselenggarakan di Hotel Merumata Senggigi, Lombok Barat, pada Kamis (16/1/2025).
Dalam sambutannya, Sekda NTB, yang akrab disapa Miq Gite, menyampaikan bahwa penerapan meritokrasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui profesionalisme, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemerintah Provinsi NTB siap mempelajari dan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan untuk memastikan meritokrasi dapat diterapkan secara optimal. Prinsip ini tidak hanya meningkatkan kinerja ASN, tetapi juga mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan berdaya saing,” ujar Miq Gite.
Meritokrasi: Pilar Penting Reformasi Birokrasi
Sementara itu, Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa meritokrasi adalah elemen utama dalam manajemen ASN. Sistem ini dirancang untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Meritokrasi adalah pondasi dalam membangun ASN yang kompeten dan berkinerja tinggi. Ini juga menjadi salah satu sasaran utama dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, yaitu menciptakan birokrasi kelas dunia,” kata Zudan.
Zudan menekankan bahwa penerapan meritokrasi di pemerintahan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong budaya pembelajaran yang berkesinambungan. Ia mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama menjadikan ASN sebagai individu pembelajar, menciptakan pemerintah sebagai organisasi pembelajar, serta membangun masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada pembelajaran.
Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
Acara ini menjadi wadah diskusi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam implementasi meritokrasi. Zudan menambahkan bahwa sistem merit bukan sekadar pendekatan administratif, tetapi juga instrumen transformasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif.
Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, penerapan meritokrasi diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi, membawa perubahan positif bagi kinerja pemerintahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.