Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi dan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan korporasi serta masyarakat untuk memastikan manfaat kekayaan alam, khususnya sektor tambang, dapat menyejahterakan semua pihak.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar yang membahas potensi dan strategi pemanfaatan pendapatan sektor tambang di Pulau Sumbawa, yang diadakan di Hotel Astoria Mataram pada Kamis (14/11/2024). Seminar ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si, serta Pjs. Bupati Sumbawa, Dr. Najamudin Amy, S.Sos., MM.
Dr. Najamudin Amy menekankan pentingnya pergeseran dari kerja sama (cooperation) menuju kolaborasi (collaboration) yang lebih produktif. “Ini saatnya kita bekerja bersama, bukan hanya sekadar bekerja sama, agar perusahaan tetap untung, masyarakat sejahtera, dan pemerintah dapat terus melaksanakan program-program untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pjs. Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah, juga mengungkapkan bahwa pertemuan antara kedua kabupaten ini sangat penting, mengingat masa depan sektor pertambangan yang akan menghadapi tantangan besar pasca-berakhirnya operasional Tambang Batu Hijau pada tahun 2030. Selain membahas aspek sosial, budaya, dan ekonomi, ia menyoroti perlunya pengelolaan isu lingkungan terkait dengan eksplorasi tambang di Pulau Sumbawa yang akan datang.
Potensi sektor pertambangan di NTB memang sangat besar, dengan lebih dari 222 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di provinsi ini, mencakup tambang batuan, bukan logam, dan mineral logam. Di Pulau Sumbawa, selain cadangan emas yang melimpah di Tambang Batu Hijau, terdapat 60 lokasi potensial mineral logam, termasuk tembaga, mangan, pasir besi, serta bijih besi.
Luas kawasan pertambangan di Pulau Sumbawa mencakup sekitar 38,36 persen dari luas daratan pulau tersebut, dengan lebih dari 564.700 hektar wilayah usaha pertambangan dan 50 hektar wilayah pertambangan rakyat. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi NTB untuk menarik investasi, baik dari modal asing maupun domestik.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB mencatat bahwa wilayah pertambangan di NTB memiliki potensi besar untuk perkembangan sektor ini, termasuk di kawasan Bima yang memiliki luas 269.100 hektar untuk pertambangan.
Melalui kolaborasi yang sinergis, pemerintah, masyarakat, dan korporasi di NTB berharap dapat mengelola sumber daya alam dengan cara yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.