Pemprov NTB Dukung Rakorda Sensus Pertanian 2023 dan Survei Ekonomi Pertanian 2024

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengumpulan data berkualitas melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 dan Survei Ekonomi Pertanian 2024. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB ini berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Hotel Golden Palace, Mataram.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, yang mewakili Penjabat Gubernur NTB Hassanudin, membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terhadap upaya BPS dalam melakukan survei dan pengumpulan data yang sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

“Pemprov NTB akan terus mendampingi dan memastikan bahwa data yang dihasilkan BPS berkualitas dan dapat diandalkan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis di NTB,” ujar Sekda yang akrab disapa Miq Gite.

Ia juga menyoroti peran NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan berbagai komoditas unggulan yang menempati posisi 10 besar di tingkat nasional. Namun, ia menekankan pentingnya hilirisasi komoditas pertanian agar hasil pertanian tidak hanya menjadi bahan mentah, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kita perlu memastikan komoditas yang dihasilkan tidak hanya untuk produksi semata, tetapi juga diolah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM., dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakorda ini bertujuan untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan sepanjang tahun 2023. Data tersebut akan dirilis pada akhir 2024 dan menjadi acuan penting untuk perencanaan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Sinergi dan kolaborasi antara BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, OPD, dan para akademisi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang berkualitas,” jelas Wahyudin.

Ia menambahkan bahwa data hasil survei ekonomi pertanian ini diharapkan dapat mendukung program-program pembangunan, khususnya di sektor pertanian.

Rakorda ini diharapkan mampu mendorong NTB untuk semakin memperkuat posisinya sebagai daerah agraris yang tidak hanya menghasilkan, tetapi juga mengolah hasil-hasil pertanian demi kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, kehadiran data berkualitas dapat menjadi pondasi bagi pembangunan NTB yang lebih berkelanjutan.