Mataram – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hassanuddin, menerima audiensi dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram beserta timnya di Ruang Kerja Pendopo Gubernur NTB pada Selasa (27/08).
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Hassanuddin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BBPOM atas perannya dalam menjaga keamanan obat dan makanan di NTB. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, terutama melalui media sosial. “Kami sangat berterima kasih atas usaha BBPOM dalam menjaga keamanan pangan dan obat-obatan di daerah ini. Edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan berhati-hati dalam memilih produk yang aman,” ujarnya.
Pj. Gubernur berharap agar koordinasi dan kolaborasi antara instansi terkait dapat diperkuat untuk menjadikan NTB sebagai wilayah yang sehat dan sejahtera.
Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menjelaskan bahwa obat dan makanan memainkan peran krusial dalam kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing negara. Untuk memastikan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan bergizi, Badan POM memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas dukungannya dalam tugas Badan POM. Kami berharap kolaborasi ini semakin kuat di masa depan,” kata Yosef.
Yosef juga menambahkan bahwa UPT Badan POM di NTB terdiri dari Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima, yang bertanggung jawab atas pengawasan, perizinan, pemberdayaan masyarakat, sampling, pengujian, dan penindakan.
Yosef juga menggarisbawahi inovasi “Gemilang Pro UMKM,” yang terpilih sebagai salah satu dari lima inovasi terbaik dalam Kluster Lembaga pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) 2024 oleh KemenPAN RB. Inovasi ini memberikan berbagai insentif kepada UMKM, seperti pendampingan, izin edar, pengujian gratis, dan diskon 50% PNBP. “Gemilang Pro UMKM telah berhasil meningkatkan jumlah Nomor Izin Edar (NIE), omzet, mitra distribusi, serta serapan tenaga kerja secara signifikan,” jelas Yosef.
Beberapa isu yang masih menjadi perhatian di NTB meliputi penggunaan kerupuk yang mengandung boraks, penjualan antibiotik tanpa resep dokter, serta peredaran obat-obatan tertentu seperti Tramadol, Trihexyphenidil, dan Dextromethorphan. BBPOM juga telah bekerja sama dengan Tim PKK dan Gerakan Pramuka, serta meresmikan SAKA POM pada Desember 2023 untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan.
Di akhir audiensi, Yosef menyatakan kesiapan BBPOM Mataram untuk mendukung program-program Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Hasanuddin. “Kami ingin keberadaan BBPOM di Mataram memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan mutu, keamanan obat dan makanan, serta daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM,” tutup Yosef.