Jakarta – Diskominfotik NTB – Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, mengadakan Studi Komparasi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo RI, Dr. Ir. Ismail, M.T, di ruang rapat SDPPI pada Kamis (22/08).
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Najamuddin mengungkapkan mengenai Indeks Masyarakat Digital (IMDI), yang mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari serta di lingkungan kerja.
Berdasarkan survei IMDI 2023, Provinsi NTB mencatat nilai IMDI sebesar 47,665, yang melebihi rata-rata nasional yang berada di angka 43,18.
“Alhamdulillah, IMDI NTB berada di atas rata-rata nasional. Salah satu dari lima domain IMDI berkaitan dengan infrastruktur,” ujar Dr. Najamuddin.
Dia menjelaskan bahwa nilai IMDI bersifat agregat dan bergantung pada kemajuan di level Kabupaten/Kota. Jika terjadi kemajuan di tingkat kabupaten, maka nilai provinsi juga akan meningkat.
“Nilai IMDI ini bersifat agregat. Jika ada kemajuan di kabupaten atau kota, nilai provinsi akan meningkat. Ada empat kabupaten yaitu Lombok Utara, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima yang berkontribusi pada hal ini,” jelasnya.
Selain itu, Dr. Najamuddin membahas mengenai peningkatan bandwidth di BTS yang sudah beroperasi di NTB. Dia menyoroti Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata, perikanan, dan peternakan, meskipun masih mendapatkan sinyal 2G. Dia juga mencatat bahwa di Kabupaten Lombok Utara, sektor pariwisata mengalami kendala karena topografi yang menyebabkan BTS tidak optimal.
Pertemuan ini merupakan bagian dari Studi Komparasi Dinas Kominfotik NTB, yang dihadiri oleh seluruh eselon 3 Dinas Kominfotik NTB, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik NTB, serta Kepala Seksi Layanan Administrasi Pemerintah Digital UPTD Pusat Layanan Digital.
Dr. Ir. Ismail, M.T., Dirjen SDPPI, menekankan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan mendesak karena efek multiplier yang ditimbulkannya. Digitalisasi mempengaruhi berbagai sektor seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, dan UMKM.
“Digitalisasi adalah suatu keharusan. Baik pusat maupun daerah harus fokus pada digitalisasi, karena proses ini menghasilkan efek multiplier yang besar dari proses lainnya,” ujar Dr. Ismail.
Dia juga menyoroti masalah blank spot sebagai perhatian bersama, bukan hanya di NTB tetapi juga di lokasi lain, dan menekankan perlunya upaya bersama.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Kita harus menilai beberapa aspek, termasuk peran Pemda dalam mendorong efektivitas konektivitas, bukan hanya dari Dinas Kominfotik tetapi juga dari dinas lain,” tambahnya.