Lombok Barat – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menghadiri acara Deklarasi Antikekerasan terhadap Anak di SMKN 1 Lembar, Lombok Barat, pada 3 Juli 2024. Acara ini melibatkan siswa kelas XI SMA/SMK dan siswa SLB dari kabupaten/kota se-Pulau Lombok.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur menegaskan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Ia menyampaikan bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan penuh kasih sayang,” ujarnya.
Pj Gubernur juga menekankan bahwa kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat ditoleransi. Ia mengajak sekolah untuk berperan lebih besar dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan moral dan etika.
“Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat anak belajar nilai-nilai moral dan kebaikan,” tambahnya.
Data menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lombok Barat, dari 79 kasus pada 2022 menjadi 96 kasus pada 2023. Hal ini, menurut Pj Gubernur, memerlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat dan sinergi antar-pihak untuk melindungi anak-anak.
Pj Gubernur juga mendorong kolaborasi antara sekolah, dunia usaha, dan industri untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi tantangan global. Langkah ini, katanya, sangat penting dalam menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045.
“Menghadapi lapangan kerja yang terbatas, lulusan pendidikan kita harus memiliki keterampilan yang relevan dan siap pakai,” tuturnya.
Acara ini sekaligus menjadi ajang Rapat Kerja Kepala SMA/SMK/SLB dan Koordinator Tata Usaha se-Pulau Lombok, yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dan inovasi demi kemajuan pendidikan di NTB.
Kegiatan dilanjutkan dengan panen perdana udang hasil kerja sama SMKN 1 Lembar dengan dunia usaha dan industri, sebagai wujud nyata sinergi pendidikan dengan sektor ekonomi.
“Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan itu,” pungkas Hassanudin.