Mataram – Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan bahwa pada Juli 2024, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di NTB tercatat sebesar 1,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,71 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,13 persen, menunjukkan bahwa inflasi di NTB tetap terkendali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan pentingnya pemanfaatan data statistik sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memantau dan memanfaatkan data yang dirilis BPS, seperti data inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, hingga statistik pariwisata dan transportasi.
“Data statistik ini adalah panduan utama kita untuk memastikan kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Sekda yang akrab disapa Miq Gita, dalam acara Berita Resmi Statistik di Aula Tambora, Kantor BPS NTB, Kamis (1/8/2024).
Miq Gita menambahkan bahwa inflasi di NTB, baik bulanan maupun tahunan, selalu terkendali dan berada di bawah angka inflasi nasional. Hal ini, menurutnya, merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah dan berbagai pihak terkait.
“Alhamdulillah, inflasi kita tetap terkendali. Bahkan, Kemendagri memberikan apresiasi atas upaya NTB dalam menjaga stabilitas inflasi,” ujarnya.
Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, memaparkan bahwa inflasi y-on-y di NTB pada Juli 2024 disebabkan oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran. Di antaranya:
- Perawatan pribadi dan jasa lainnya (5,05 persen)
- Makanan, minuman, dan tembakau (2,60 persen)
- Rekreasi, olahraga, dan budaya (2,42 persen)
- Penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,11 persen)
- Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (1,67 persen)
Namun, terdapat penurunan indeks pada kelompok perlengkapan rumah tangga (-0,21 persen) dan informasi, komunikasi, serta jasa keuangan (-0,84 persen).
Pada acara tersebut, Sekda juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Mari terus tingkatkan sinergi untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutup Miq Gita.
Acara dihadiri oleh sejumlah asisten, kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, dan elemen terkait lainnya.