Pj Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, S.IP., M.M., mengikuti seminar dan presentasi hasil pemeriksaan BPK mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Jakarta Convention Center, pada tanggal 8 Juli 2024.
Presiden RI, Ir. Joko Widodo, dalam pidatonya saat membuka acara tersebut, mengapresiasi capaian opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). “Saya berharap acara ini dapat dijadikan ajang untuk mengambil pembelajaran dari hasil pemeriksaan BPK, dan mari kita bersama-sama mengelola keuangan negara demi kesejahteraan rakyat,” kata Joko Widodo.
Dalam konteks dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi, BPK menghargai komitmen Pemerintah dan upayanya dalam memperkuat fondasi akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara sebagai pijakan kuat bagi masa depan pemerintahan.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menjelaskan tentang proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama dekade terakhir, yang melibatkan kerjasama antara Pemerintah dan BPK dalam pemeriksaannya. Menurutnya, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai pondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
LKPP untuk tahun 2023 terdiri dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun tersebut, yang merupakan yang kedelapan sejak pertama kali diraih pada tahun 2016.
Isma Yatun menegaskan bahwa pemberian opini WTP mencerminkan kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, yang merupakan hasil dari komitmen dan upaya keras pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.