Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih predikat Badan Publik Informatif. Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 19 Desember 2023.
Penghargaan KIP yang diraih oleh Provinsi NTB di tingkat nasional ini menjadi pencapaian kelima berturut-turut. Keberhasilan NTB dalam kategori Informatif membuat banyak daerah lain menjadikan provinsi ini sebagai lokasi studi dan teladan. Provinsi NTB bahkan menjadi tuan rumah pada Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Seluruh Indonesia (Rakornas KI Se-Indonesia) pada awal Agustus 2023, diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari Komisi Informasi se-Indonesia.
Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin, yang menjadi saksi dalam penganugerahan KIP 2023 ini, memberikan selamat kepada seluruh lembaga publik di Indonesia yang meraih gelar informatif. Wapres menyatakan bahwa KIP memiliki peran esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi penentu keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.
“Selain itu, saya memiliki keyakinan bahwa keterbukaan informasi publik adalah jalan merawat demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin melanjutkan dengan menyampaikan bahwa Komisi Informasi, yang memantau pelaksanaan KIP di seluruh Indonesia, semakin merata. Tingkat kepatuhan badan publik dalam menyelenggarakan KIP juga mengalami peningkatan. Badan Publik yang informatif bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu. Jika pada tahun 2018 hanya ada 15 badan publik yang tergolong informatif, pada tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139. Sementara itu, lembaga publik yang tidak informatif pada tahun 2018 sebanyak 303, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 147 lembaga.
Wapres menyampaikan kebanggannya karena berdasarkan survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dikategorikan sejajar dengan negara maju seperti Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang.
“Hendaknya hal ini menjadi pendorong dan penyemangat kita untuk terus berbenah. Keterbukaan Informasi Publik harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya di pusat tetapi juga harus sampai ke desa-desa,” harap Wapres Ma’ruf Amin di akhir sambutannya.