Mataram – Pada Kamis malam, 30 November, Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2024, yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang APBD tahun anggaran 2024. Acara ini berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Miq Gite, sapaan akrab Penjabat Gubernur NTB, menyampaikan bahwa penyusunan APBD merupakan langkah penting pemerintah untuk memastikan perbaikan berkelanjutan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Miq Gite menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan dukungan terus-menerus terhadap isu strategis nasional, seperti percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan produktivitas daerah.
“Langkah ini diambil untuk memastikan Pemerintah Daerah terus mendukung isu strategis nasional, yaitu percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan produktivitas daerah,” jelas Miq Gite.
Selain itu, Miq Gite juga berharap agar Provinsi NTB terus menjadi daerah yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan perhelatan nasional dan internasional. Menurutnya, segala event di tanah Bumi Gora ini diharapkan memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita akan terus mengupayakan agar segala event di tanah Bumi Gora ini, kemudian akan memberikan dampak positif terutama bagi meningkatnya aktivitas perekonomian yang dapat berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Miq Gite menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Ia menambahkan bahwa semua proses yang dilalui bersama harus berjalan seimbang, dan keberhasilan pembangunan di NTB tidak bisa dicapai tanpa dukungan kerjasama positif dari eksekutif, legislatif, serta semua pihak dan masyarakat di tanah NTB.
“Sekala proses yang telah dilalui ini, menyadarkan kita semua, bahwa tugas untuk memastikan keberhasilan pembangunan di NTB bukanlah kerja individu, cita-cita luhur ini tidak akan mampu tercapai tanpa dukungan kerjasama yang positif dari segala pihak baik eksekutif, legislatif, dan segenap perangkat dan masyarakat di tanah NTB yang kita cintai,” ungkap Miq Gite.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.Pd, menyampaikan bahwa DPRD Provinsi NTB telah menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang anggaran pendapatan dan belanja Provinsi NTB tahun anggaran 2024. Keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.
“Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi NTB tahun anggaran 2024 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024,” jelasnya.
Dengan demikian, melalui rapat paripurna ini, langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan bahwa NTB terus berkembang secara berkelanjutan, memperhatikan baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia, demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.