“Diskusi Gubernur Miq Gite dan Dirjen Keuangan Daerah: Kolaborasi Inovatif untuk Majukan Sektor Pariwisata NTB dengan Peran ITDC”

Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, turut ambil bagian dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Acara yang digelar di Hotel Fullman Kuta Mandalika Lombok pada 28 November 2023, bertujuan untuk mewujudkan ekspansi Mandalika ke tingkat global.

Dalam sambutannya, Lalu Gite menyatakan kegembiraannya atas pertemuan ini yang berhasil menyatukan tokoh-tokoh penting dari Kementrian, ITDC, dan pemangku kebijakan daerah. Beliau berharap bahwa hasil dari diskusi ini akan membawa efek multifaset jangka panjang untuk memajukan pariwisata di NTB. “Dengan adanya penyelenggaraan event nasional maupun internasional, infrastruktur yang telah kita bangun diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai harapan,” ungkap Miq Gite.

Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dan upaya bersama dalam menjaga kelancaran perhelatan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan keberhasilan acara-acara tersebut. Miq Gite berharap agar pertemuan selanjutnya dapat dihadiri oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan Kemenparektraf.

Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. H. Agus Fatoni, yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, mengungkapkan kebahagiannya karena NTB kini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada Lombok Kabupaten Tengah atau Provinsi NTB, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh Indonesia. “Manfaat dari Mandalika NTB semakin maju dan luar biasa,” ucapnya.

Ari Respati, Direktur PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau lebih dikenal sebagai ITDC, menyoroti pentingnya diskusi ini dalam menyelaraskan Indonesia sebagai negara terpandang di mata internasional. Ia menekankan bahwa upaya menyatukan tujuan untuk membentuk ekosistem pariwisata Indonesia harus melibatkan sinergi dengan negara-negara maju di dunia, bukan hanya mengandalkan keindahan alam saja.

Turut hadir dalam diskusi ini adalah sejumlah pejabat terkait di tingkat provinsi, termasuk Asisten II dan Asisten III Setda Provinsi NTB, Kepala BPKAD, Kadis Pariwisata NTB, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi yang kokoh dan terarah akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengangkat pariwisata NTB ke level yang lebih tinggi.