Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Menerima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kamboja

Mataram – NTB (Liputan Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kamboja untuk membahas implementasi Undang-Undang Desa dan pengelolaan Dana Desa. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Tamu Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 19 Oktober.

Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menyatakan bahwa kondisi masyarakat di desa-desa Provinsi NTB secara umum masih mengedepankan nilai-nilai seperti gotong royong, kerjasama, kolaborasi, dan partisipasi yang tinggi. Budaya kearifan lokal masih terjaga dengan baik.

Miq Gite menjelaskan, “Pembangunan desa terus mengalami peningkatan sejak reformasi tahun 1998, sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan di desa menjadi perhatian pemerintah pusat, yang memberikan dukungan anggaran dan berbagai kebijakan.”

Menurut Miq Gite, kebijakan pemerintah pusat tersebut diperkuat di tingkat provinsi, bahkan sebentar lagi akan diluncurkan program khusus dari Pemerintah Provinsi yang akan mencakup 1.166 desa.

“Alhamdulillah, dengan dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pemerintahan di desa secara bertahap menjadi mandiri dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik,” tambah Miq Gite.

Ahmad Nur Aulia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan desa, terdapat anggaran pendapatan dan belanja desa.

“Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, dana transfer terkait dana desa, anggaran dana desa, serta bantuan dari pemerintah daerah dan pendapatan lainnya, termasuk hibah, kerjasama, dan bantuan dari non-pemerintah,” ungkapnya.

Dr. Sovann, Direktur Departemen Umum Keuangan Administrasi Daerah Pemerintah Kamboja, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan dana desa.

“Koordinasi di Pemprov NTB sangat baik, jika dibandingkan dengan kami dari Kamboja, kami masih perlu waktu untuk meningkatkan koordinasi. Ini adalah peluang bagi kami untuk belajar dan meningkatkan kinerja kami. Terima kasih kepada Indonesia dan Provinsi NTB yang selalu bersedia berbagi pengetahuan,” kata Dr. Sovann.